 |
| Ist |
OPINI_TUNTAS.CO.ID - Kekuasaan lahir dari partai. Namun dipasarkan lewat media dan dibiayai oleh pengusaha. Dalam sistem demokrasi itu alurnya. Mau idiologi atau agama, sama saja. Partai mendelivery calon pemimpin kepada rakyat dan rakyat yang menentukan. Terima atau tidak. Prosesnya melibat sumber daya partai. Sumber daya itu perlu modal untuk menggerakan mesin partai. Dari sejak kampanye , gandeng ormas sampai kepada pengawalan suara di TPS sampai ke pusat. Kurang modal kampanye? suara disikat lawan. Kurang modal pengawasan proses pemilu? suara dilipat lawan. Ya kompetisi namanya.
Bagi partai masalah pileg engga perlu modal besar. Bahkan itu bisa jadi tambang uang bagi partai. Yaitu dari caleg yang akan ikut Pileg. Biaya kampanye dan pengawalan suara ditanggung oleh Caleg. Tetapi kalau Pilpres, nah ini biaya ditanggung oleh partai. Engga mungkin dibebankan kepada caleg. Karena mereka juga sudah habis habisan untuk biaya kampanyenya sendiri. Dari mana partai dapat uang? Ya dari pemodal.
Di Indonesia ini jalur pemodal ada tiga grup. Satu groua A. Ini group pengusaha tambang. Itu jalurnya lewat SBY. Maklum ketika tambang booming itu diera dia. 90% konsesi tambang yang ada sekarang dikeluarkan era dia. Tetapi jalur group A ini tidak bisa langsung ke SBY. Ada pihak penghubung yang sangat dipercaya. Yang juga pengusaha. Kalau dia ok maka dia akan koordinasikan kesemua teman temanya untuk bergerak sesuai arahan SBY. Saat sekarang Grup A sedang naik daun sejak harga tambang naik terus.
Group B, itu jalurnya Jokowi. Mereka yang usahanya berkembang pesat selama kekuasaannya lewat industri kreatif dan consumer goods. Untuk dapatkan jalur ke grup B ini tidak bisa langsung kepada Jokowi. Ada koordinator yang dipercaya Jokowi. Kalau Jokowi ok, koordinator inilah yang bertugas menggalang dana. Group C, itu jalurnya Prabowo. Mereka adalah keluarga Cendana. Namun sekarang kekuatan modal grup C tidak lagi significant untuk jadi sponsor. Sebagian saham mereka sudah dikuasai oleh Group B.
Tahun 2019 team Jokowi berhasil mempenguasai penghubung SBY dengan memberikan fasilitas kredit perbankan. Tentu dengan jaminan dari team Jokowi. Sehingga dia bisa mengunci sumber dana SBY. SBY jadi koalisi pasif dengan PS. Kalau tidak dikunci kemungkinan muncul capres Gatot dan Salim Segap (PKS). Prabowo pasti ditinggalkan koalisinya. Itu berkat LBP, yang bisa meyakinkan group Erwin S dan Roslan mendukung PS. Tetapi setelah koalisi terbentuk, duit yang dijanjikan Sandi malah engga ada. Cenda juga engga mau keluar uang semua. PKS keselek bakiak. Jokowi menang.
Tahun 2024 ini Group A berkibar karena harga tambang ( batubara dan nikel ) terus naik. Pasar mereka luar negeri. Sementara grup B, yaitu consumer goods dan industri kreatif tergantung pasar domestik yang menyusut akibat pandemi. Pada waktu bersamaan likuiditas mengering akibat dana tersedot ke SBN untuk membiayai COVID. Belum lagi masalah BLBI belum juga tuntas. Kalau tidak langkah cepat mengatasi keadaan maka bukan tidak mungkin grup B akan bergabung ke grup A. 2024 adalah SBY sebagai king maker. PDIP terancam.
Bagi anda yang idealis, mungkin sulit menerima cerita diatas. Kalau anda berpikir idealis dan utopia maka itu sama saja jomblo yang melihat rumah tangga dalam imajinasinya sendiri. Apapun, itu hanya imajinasi saja. Tidak akan bersua dalam realita. Hidup adalah ketergantungan dan saling berbenturan terus menerus. Mengapa? hakikat hidup adalah bergerak dan setiap gerakan pasti ada gesekan. Dari gesekan itulah terjadi proses pembelajaran dan pendewasaan.
Oleh Erijzeli Bandaro dengan Judul "Dongeng politik (4) King maker 2024" (27 juli 2021)
(ari)