Hady Yatullah Ketua Repdem Muratara (Poto/Ist) |
TUNTAS.CO.ID_MURATARA - Kisruh soal langkah dan mahalnya minyak goreng serta tidak mampunya Kementerian Perdagangan (Mendag) menetralisir penimbunan dan kenaikan harga mendapat berbagai keritikan dari semua golongan.
Keritikan itu juga di sampaikan oleh Hadi Yatullah, Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Provinsi Sumatera Selatan.
Hadi panggilan akrabnya mengutarakan kekesalannya pada kebijakan yang di ambil oleh menteri perdagangan dengan mencabut Harga Eceran Tertinggi (HET) pada minyak goreng kemasan lalu menyerahkan pada mekanisme pasar yang dianggap Hadi sangat merugikan masyarakat bawah.
"Bukannya mencari solusi dan akar permasalahanya kenapa minya goreng bisa langkah dan mahal di pasaran, malah mencabut HET pada minyak goreng kemasan dan menyerahkan pada mekanisme pasar sehingga harga melambung tinggi, ini bentuk ketidak mampuan negara melalui menteri perdagangan melawan para mafia minyak goreng, rakyat menjadi korban," kesalnya saat di minta pendapat soal kelangakaan dan mahalnya minyak goreng di pasaran, Jum'at (18/03/2022).
Kekesalan itu di tambahkannya dengan keluarnya pernyataan menteri di beberapa media bahwa menteri perdagangan M. Lutfi memohon maaf atas ketidakmampuannya melawan mafia minyak goreng.
"Kalau tidak mampu kerja solusinya bukan minta maaf kepada rakyat, solusinya mundur dengan terhormat, karena urusan negara dan hajat hidup orang banyak tidak cukup dengan minta maaf, minta maaf tidak akan mengembalikan harga serta kesediaan minyak dan murah, malah menyakitkan hati rakyat ditengah kesusahan," tambah aktivis pergerakan ini.
Ia meminta Presiden harus bijak menyikapi permasalahan rakyat, dan meminta Presiden untuk memecat menteri perdagangan untuk mengganti pada yang mampu melawan mafia minyak goreng.
"Saya meminta Presiden harus bijak menyikapi ini, menteri yang telah terang-terangan mengaku tidak mampu melawan mafia minyak goreng untuk apa dipertahankan, harus dipecat, dan gantikan dengan yang mampu, jangan dibiarkan saja, rakyat makin susah jangan ditambah lagi dengan ulah dan cuap-cuap menteri," tutupnya.
(R)