 |
| Awang Azhari, Ketua PC GP Ansor Sarolangun |
JAMBI, TUNTAS.CO.ID – Beberapa kepala daerah di Provinsi Jambi kini diemban oleh penjabat bupati, salah satunya Kabupaten Sarolangun. Saat ini Kabupaten Sarolangun dipimpin oleh Hendrizal sebagai penjabat kepala daerah (PJ).
Sudah hampir dua bulan Hendrizal bertugas di Sarolangun. Kini tugas berat diemban, lalu bagaimana harapan masyarakat Sarolangun terhadap kinerja Hendrizal?
Ketua PC GP Ansor Sarolangun, Awang Azhari menyebut meski sebagai PJ bupati, namun Hendrizal tetap memiliki kewajiban untuk memfasilitasi program terbaik bagi warga Sarolangun.
“Memang jabatan beliau sebagai Pj bupati hanya satu tahun, untuk kemudian dievaluasi, maka selama satu tahun ini beliau harus membuat program-program strategis bagi masyarakat,” kata Awang Azhari, Senin (27/6/2021.
Awang berharap Hendrizal focus kepada program wajib. “Program wajib itu apa? Di antaranya pembangunan di bidang Kesehatan, focus benahi akses kesehatan, mulai dari RSUD, sampai ke pukesmas pembantu. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan Kesehatan terbaik, terutama terhadap ibu hamil, karena kita memikirkan regenarasi dari masyarakat Sarolangun, yang harus mendapatkan akses kesehatan dan asupan vitamin mulai dari dalam kandungan,” katanya.
Kemudian kata dia akses Pendidikan, jangan sampai ada anak-anak di Kabupaten Sarolangun yang putus sekolah karena tidak punya biaya. “Bukan Cuma tidak punya biaya, karena alasan apapun, tidak boleh anak usia sekolah tapi tidak sekolah. Bahkan bila perlu, pj bupati tambah pekerjaan kepada dinas terkait untuk mendata ada tidak anak-anak di Sarolangun yang tidak sekolah, kalau ada, bagaimanapun caranya mereka harus sekolah. Minimal selesai SMA. Bila perlu untuk yang tidak mau sekolah itu, sediakan bimbingan konseling,” jelas Awang Azhari.
Lalu lanjut Awang Azhari, ketertiban sosial juga harus tetap dijaga oleh PJ bupati, tentu dengan melihat kearifan dan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Sarolangun. Untuk itu Awang Azhari berharap PJ bupati melihat ketertiban sosial ini secara komprehensif.
“Makna dari ketertiban sosial itu sangat makro. Misal bisa saja orang yang melanggar dianggap menggangu ketertiban sosial, contohnya penambang emas illegal, tapi di sisi lain, jika aktivitas ini dihalangi, muncul masalah sosial lainnya. Jadi sangat multi effeck,” kata dia.
“Ini berkaitan sekali dengan lapangan kerja, dalam teori apapun, jika di sebuah daerah masyarakatnya banyak yang nganggur, maka stabilitas sosial akan tertanggu. Jadi tidak bisa juga kalau kita anggap aktivitas tambang ini mengganggu ketertiban sosial lalu harus tutup, karena pilihan kerja bagi warga Sarolangun saat ini tidak banyak,” sambung Awang Azhari.
Awang berharap PJ bupati selama satu tahun ini focus kepada program-program wajib, agar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sarolangun terus naik.
“Saat ini saya lihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sarolangun cukup baik, naik menjadi 70,25 di 2021, lebih baik dibanding beberapa daerah lain di Provinsi Jambi. Tapi ini masih di bawah IPM nasional.”
“Karena itu focus untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin, memfasilitasi Pendidikan sebaik mungkin, fasilitas Kesehatan harus sempurna. Jangan sampai warga di dusun-dusun itu susah berobat,” tegasnya.
Awang Azhari juga meminta kepada bupati untuk tidak dulu mengganggarkan APBD Sarolangun ke program-program pilihan yang belum terlalu dibutuhkan.
“PJ bupati ini kan nanti pegang persiapan anggaran di APBD-perubahan dan APBD murni 2023, tidak usah dulu usulkan program-program pilihan, misal bangun taman, tempat-tempat instagramable, jangan dulu. Focus saja dulu ke program wajib, kalau ada SD rusak baiki, anak putus sekolah, sekolahkan. Kalua kurang obat di puskesmas, segera penuhi. Kalau ada rumah warga yang tidak layak huni, bangunkan, focus saja kepada kesejahteraan warga dulu,” pungkasnya. (*)